Sunday, February 8, 2015

Lembaga Keuangan Mendukung Upaya Pertumbuhan Ekonomi



Lembaga Keuangan Dukung Upaya Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggenjot investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen pada tahun ini direspons lembaga keuangan. Seperti perbankan yang secara masif mengucurkan kredit, ke sejumlah proyek infrastruktur di dalam negeri.

Perusahaan manajer investasi juga turut merespons komitmen pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan. Salah satunya adalah PT Bahana TCW Investment Management yang merespons kebijakan tersebut.

Direktur Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengungkapkan rencana penerbitan produk pembiayaan berbasis proyek, project based bond, pada tahun ini.

Instrumen investasi itu akan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui BUMN. "Diharapkan bisa mendanai proyek pengembangan jalan, pelabuhan, ataupun pembangkit listrik," tutur Edward beberapa waktu lalu pada acara yang bertajuk Catatan Akhir Tahun 2014 dan Outlook 2015 di Jakarta.

Proyek yang didanai akan mendapat peringkat (rating) untuk menjadi acuan instrumen investasi dengan mata uang rupiah tersebut.

Instrumen project based bond juga diharapkan akan membantu pemerintah dari sisi pendanaan proyek di Tanah Air. Karena pengerjaan infrastruktur memiliki risiko yang mengkhawatirkan investor untuk menempatkan dana. Seperti permasalahan pembebasan lahan, pricing, dan keterlambatan konstruksi.

Instrumen keuangan yang membiayai proyek infrastruktur sudah dilaksanakan pemerintah melalui SBSN Project Based Sukuk (PBS) Tahun 2014 sebesar Rp1,571 triliun. Ketiga proyek itu, antara lain pembangunan jalur ganda (double track) kereta api lintas Cirebon-Kroya Segmen II senilai Rp745 miliar, pembangunan double double track kereta api lintas Manggarai-Bekasi Rp626 miliar, dan proyek revitalisasi asrama haji Rp200 miliar.

Untuk double double track kereta api lintas Manggarai-Bekasi senilai Rp626 miliar dari total rencana pembiayaan Rp2,7 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun. Sedangkan, nilai pembiayaan untuk proyek lanjutan double track KA Cirebon-Kroya Rp745 miliar dari total pembiayaan Rp1,5 triliun.

Direktur Jenderal Robert Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan pembiayaan proyek dengan skema project financing dilakukan pada 2013 lalu. Dengan objek kegiatan pembangunan jalur ganda lintas Cirebon-Kroya Segmen I pada Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Nilai pembiayaan Rp800 miliar dari total pembiayaan Rp1,5 triliun.

Lebih lanjut, pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebesar Rp60 triliun pada 2014 atau naik 13,2 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp53,18 triliun. "Dengan dua puluh kali lelang di domestik untuk rata-rata target indikasi Rp1,5 triliun," ucap Robert.

Persyaratan proyek infrastruktur untuk dapat dibiayai melalui Sukuk Negara, yakni kegiatan prioritas sesuai RPJMN, memperoleh persetujuan Bappenas dalam kaitannya dengan kesiapan dan kelayakan teknis pelaksanaan proyek, pelaksanaan proyek dilakukan oleh pemrakarsa dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam bidang pelaksanaan APBN.

Adapun keunggulan pembiayaan proyek melalui SBSN-PBS antara lain pendanaan bersumber dari pasar keuangan sehingga jumlah pembiayaan dapat lebih besar, waktu penerbitan/penyediaan dana yang lebih fleksibel, sehingga dapat mendukung kesinambungan pelaksanaan proyek/kegiatan.






No comments:

Post a Comment