Lembaga Keuangan Dukung Upaya Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Upaya
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggenjot investasi untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi di angka 5,7 persen pada tahun ini direspons lembaga
keuangan. Seperti perbankan yang secara masif mengucurkan kredit, ke sejumlah
proyek infrastruktur di dalam negeri.
Perusahaan
manajer investasi juga turut merespons komitmen pemerintah menggenjot
pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan. Salah satunya adalah PT
Bahana TCW Investment Management yang merespons kebijakan tersebut.
Direktur
Utama PT Bahana TCW Investment Management Edward Lubis mengungkapkan rencana
penerbitan produk pembiayaan berbasis proyek, project based bond, pada
tahun ini.
Instrumen
investasi itu akan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan
proyek infrastruktur pemerintah melalui BUMN. "Diharapkan bisa mendanai
proyek pengembangan jalan, pelabuhan, ataupun pembangkit listrik," tutur
Edward beberapa waktu lalu pada acara yang bertajuk Catatan Akhir Tahun 2014
dan Outlook 2015 di Jakarta.
Proyek
yang didanai akan mendapat peringkat (rating) untuk menjadi acuan
instrumen investasi dengan mata uang rupiah tersebut.
Instrumen
project based bond juga diharapkan akan membantu pemerintah dari sisi
pendanaan proyek di Tanah Air. Karena pengerjaan infrastruktur memiliki risiko
yang mengkhawatirkan investor untuk menempatkan dana. Seperti permasalahan
pembebasan lahan, pricing, dan keterlambatan konstruksi.
Instrumen
keuangan yang membiayai proyek infrastruktur sudah dilaksanakan pemerintah
melalui SBSN Project Based Sukuk (PBS) Tahun 2014 sebesar Rp1,571 triliun.
Ketiga proyek itu, antara lain pembangunan jalur ganda (double track)
kereta api lintas Cirebon-Kroya Segmen II senilai Rp745 miliar, pembangunan double
double track kereta api lintas Manggarai-Bekasi Rp626 miliar, dan proyek
revitalisasi asrama haji Rp200 miliar.
Untuk
double double track kereta api lintas Manggarai-Bekasi senilai Rp626
miliar dari total rencana pembiayaan Rp2,7 triliun untuk pelaksanaan selama
tiga tahun. Sedangkan, nilai pembiayaan untuk proyek lanjutan double track
KA Cirebon-Kroya Rp745 miliar dari total pembiayaan Rp1,5 triliun.
Direktur
Jenderal Robert Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menuturkan
pembiayaan proyek dengan skema project financing dilakukan pada 2013
lalu. Dengan objek kegiatan pembangunan jalur ganda lintas Cirebon-Kroya Segmen
I pada Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan. Nilai
pembiayaan Rp800 miliar dari total pembiayaan Rp1,5 triliun.
Lebih
lanjut, pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
atau Sukuk Negara sebesar Rp60 triliun pada 2014 atau naik 13,2 persen jika
dibandingkan tahun sebelumnya Rp53,18 triliun. "Dengan dua puluh kali
lelang di domestik untuk rata-rata target indikasi Rp1,5 triliun," ucap
Robert.
Persyaratan
proyek infrastruktur untuk dapat dibiayai melalui Sukuk Negara, yakni kegiatan
prioritas sesuai RPJMN, memperoleh persetujuan Bappenas dalam kaitannya dengan
kesiapan dan kelayakan teknis pelaksanaan proyek, pelaksanaan proyek dilakukan
oleh pemrakarsa dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam bidang
pelaksanaan APBN.
Adapun
keunggulan pembiayaan proyek melalui SBSN-PBS antara lain pendanaan bersumber
dari pasar keuangan sehingga jumlah pembiayaan dapat lebih besar, waktu
penerbitan/penyediaan dana yang lebih fleksibel, sehingga dapat mendukung
kesinambungan pelaksanaan proyek/kegiatan.
No comments:
Post a Comment